Politisi Nganjuk Kecam Pungutan Sertifikat Tanah Biaya Tinggi Desa Baron

INDONESIASATU.CO.ID:

NGANJUK - Dibalik program Sertifikat Nasional yang digalakkan oleh pemerintah dengan pungutan biaya yang ditetapkan berdasarkan aturan Pengadaan Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), ada pengadaan sertifikat secara personal. Pengadaan sertifikat dibawah tanggung jawab Kantor Kementrian Agraria Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) tingkat Kabupaten. 

Beban biaya untuk pengurusan sertifikat tanah tidak seharusnya dipungut melampaui harga yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Namun ada warga Dusun Padasan, Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk yang merasa dipungut biaya tidak sewajarnya oleh Oknum kepala desa. 

"Saya diminta biaya tinggi ngurus tanah. Dari luas tanah 266 meter persegi, saya dipungut biaya mencapai 7,5 juta rupiah, " ungkap warga yang enggan disebutkan namanya. 

Namun, adanya temuan biaya tinggi yang dilaporkan salah satu warga Dusun Padasan, Desa Baron, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk membuat Politisi Nganjuk Sudarmanto geram. Bagaimana tidak, jika warga ditarik biaya untuk tanah seluas 266 meter persegi sebesar 7,5 juta rupiah.

Menurut Darmanto, seharusnya warga tidak ditarik dengan biaya tinggi, cukup warga membayar biaya sertifikat di kantor BPN yang resmi sebesar 572.000 rupiah dengan rincian biaya pengukuran 160.000, biaya pemeriksaan tanah 362.000, dan biaya pendaftaran tanah 50.000 rupiah.

"Jika Perangkat Desa sampai menarik biaya tinggi, diduga menjalankan pungutan liar, " ungkap Politisi yang menjadi Koordinator Aliansi Wong Gawat (AWG) kepada wartajatim.com, Rabu (23/5/2018).

Lebih lanjut, Darmanto meminta warga yang merasa dirugikan dengan dugaan Pungutan Liar (Pungli) yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa atau Perangkat Desa bisa melaporkan ke pihak berwajib. (tim) 

  • Whatsapp

Berita Terpopuler

Index Berita